Pemprov DKI Jakarta Danai Pembangunan Lahan Parkir Park and Ride Di Bekasi

Pemprov DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mencapai kesepakatan dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi untuk membangun lahan parkir atau park and ride. Pemprov DKI akan membiayai pembangunan dua park and ride itu.

"Nah untuk realisasinya saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kan di dalam MoU-nya itu dijelaskan bahwa tanah, DED (Detail Engineering Design) disiapkan oleh pemerintah di Bodetabekjur. Sedangkan pelaksanaannya itu nanti akan dibahas, terutama oleh salah satunya bantuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau mekanisme kerja sama yang akan dibicarakan lebih lanjut," ucap Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari, kepada wartawan,Jumat (13/9/2019).

Park and ride akan dibangun di aset pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, dan Bekasi Kota. Keduanya berlokasi di dekat Stasiun Bekasi dan Stasiun Cikarang.

"Yang pertama yaitu park and ride di Kota Bekasi. Lokasinya dekat Stasiun Bekasi. Karena Stasiun Bekasi itu salah satu stasiun yang paling banyak penumpang KRL-nya,"ucap Premi.

"Kemudian kedua yaitu di Kabupaten Bekasi. Posisinya juga sama (di dekat stasiun), kita ambil di sekitar Stasiun Cikarang kalau saya nggak salah ya. Karena memang sama. Di sana itu kebanyakan adalah orang-orang yang naik KRL," ujarnya.

Premi belum menyebut berapa anggaran untuk kedua pembangunan tersebut. Saat ini, anggaran sedang di bahas dalam KUA PPAS 2020.

"Kami baru mengusulkan di KUA-PPAS, tapi kan belum dibahas di DPRD ya. Jadi nominalnya belum bisa saya sebutkan. Tetapi itu nanti kita juga akan melihat dari DED-nya Kota Bekasi. Kan DED Kota Bekasi sudah menganggarkan di 2019 dan kita sudah juga mengalokasikan anggaran di 2020 dengan besaran mungkin nanti kalau kurang, nanti bisa tambah kembali," ucap Premi.

Selain Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi,Pemprov DKI sedang membahas pembangunan park and ride di Kabupaten Bogor. Belum ada kesepakatan antara Pemprov DKI dengan Bogor.

"Kemudian memang ada satu lagi, tetapi itu belum clear. Yang satu itu di Kabupaten Bogor. Tetapi mekanismenya itu masih kita bahas. Pertama karena memang tanah yang di Kabupaten Bogor itu belum sepenuhnya aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor. Jadi masih dalam penjajakan," kata Premi

Sumber: detik.com