 |
| Landmark kota Terpadu Summarecon Bekasi |
WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi melempar ide baru, ketika ditanya soal wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.
"Kalau Bogor mewacanakan Bogor Raya,saya mewacanakan Provinsi Pakuan Bhagasasi," kata Rahmat Effendi, seusai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di DPRD Kota Bekasi,Jumat (16/8/2019).
"Wilayahnya meliputi Karawang, Bekasi Bekasi (Kota dan Kabupaten), Bogor,Depok,tambah Cianjur," imbuhnya.
Pepen,sapaan akrabnya, mengungkapkan alasan dirinya lebih memilih melempar wacana Provinsi Pakuan Bhagasasi,yakni karena sejarah Bekasi sangat kental,sehingga lebih tidak bisa dihilangkan.
"Bekasi ini punya historis,tahun 450 Masehi ada raja yang namanya Purnawarman, kerajaannya Tarumanegara lokasi di Bekasi."
"Jadi Bekasi itu lebih tua dari wilayah Bogor,Karawang,apalagi Depok," ungkap Pepen.
Sehingga,kata Pepen,untuk mengambil jalan tengah,lebih baik digunakan nama Provinsi Pakuan Bhagasasi.
"Kalau Bekasi masuk ke wilayah pemekaran Provinsi Bogor Raya, lebih baik gunakan nama Pakuan Bhagasasi."
"Bekasi dulu itu Bhagasasi. Kalau Pakuan dulu itu kan kerajaan Pajajaran, pusatnya di Bogor, itu kan sejarahnya," jelas Pepen.
Pepen menuturkan, pada intinya wacana yang dilontarkan oleh Wali Kota maupun Bupati Bogor dan dirinya, adalah untuk mempercepat proses kesejahterahan dan pembangunan.
"Jawa Barat ini kan cukup luas wilayahnya,dan jumlah penduduk terus bertambah," ucap dia.
Jika tetap menggunakan nama Provinsi Bogor Raya dan Bekasi masuk ke dalamnya, Pepen menolak dan lebih memilih masuk ke DKI Jakarta.
"Bekasi mah sudah ditawarkan sama DKI, jadi Jakarta Tenggara."
"Bekasi itu lebih identik dengan Jakarta secara kultur,budaya,dan bahasa serta sukunya Betawi."
"Kemudian juga Polresnya ke Polda Metro Jaya, Kodimnya ke Jayakarta, hanya administratifnya saja," bebernya.
Akan tetapi,hal tersebut tak mudah dan bukan kewenangannya.
Ia hanya bisa bekerja dan melakukan kajian terkait wacana tersebut.
Kemudian juga ada persoalan yang harus diselesaikan ketika memasukkan Kota Bekasi menjadi Jakarta Tenggara.
"Harus selesaikan persoalan seperti politiknya,DPRD-nya,dan persoalan kepala daerahnya. Pasti kan mengubah undang-undang tentang pembentukan Kota Bekasi," ucapnya.
Pepen menambahkan, untuk mekanisme perubahan Kota Bekasi masuk menjadi Jakarta Tenggara, dikembalikan ke jalur politik.
"Itu mah politik,kalau politiknya setuju dan jalan,ya berubah. Intinya kan atas keputusan politik dengan mengubah undang-undang yang ada di DPR RI," terangnya.
Sebelumnya,Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku sempat ditawarkan menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kalau Bekasi mah sudah ditawarkan sama DKI," ungkap Rahmat Effendi kepada awak media, seusai Rapat Paripurna Istimewa di DPRD Kota Bekasi, Jumat (16/8/2019).
"DKI Jakarta Tenggara, Bekasi, Kota Bekasi yang cocok,” imbuhnya.
Hal itu mencuat ketika Rahmat Effendi dimintai tanggapan terkait wacana pemekaran Jawa Barat menjadi Bogor Raya, yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin beberapa waktu lalu.
"Ya sekarang kita kan lebih dekat ke DKI Jakarta. Tapi itu kita serahkan semua ke masyarakat, warga Kota Bekasi mau atau tidak," ujar Pepen, sapaan akrabnya.
Pepen justru melontarkan wacana baru untuk pembentukan Provinsi Pakuan Bhagasasi, dan tidak memilih untuk masuk dalam Pemprov Bogor Raya yang diwacanakan Bima Arya dan Ade Yasin.
“Kalau Bogor mewacanakan Bogor Raya,saya mewacanakan Provinsi Pakuan Bhagasasi. Pakuan (Bhagasasi) itu Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, kalau mau ambil Cianjur," bebernya.
Pepen menilai Provinsi Pakuan Bhagasasi itu berpotensi memiliki APBD setengah dari APBD Provinsi Jawa Barat saat ini.
Sumber: wartakotalive
No comments:
Post a Comment